http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/13 Ini adalah karya mahasiswa universitas potensi utama 2026-04-23T11:22:02Z http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6842 Title: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL (Studi Kasus Lantamal I Belawan) Authors: PUTRA, ANDRIAN DWI Abstract: TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI. Anggota TNI walaupun bersikap keras dan tegas dalam menjalankan tugas yang diembannya namun harus pula mentaati kode etik TNI sebagai tentara yang promoter dan professional. Seorang anggota TNI yang terlibat dalam kasus dan/atau pelangggaran hukum terhadap penganiayaan pada warga sipil, pastilah akan di proses menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku kepadanya, dengan terlebih dahulu melewati sidang etik di mahkamah kemiliteran atas pelanggaran kode etik dimana oknum anggota TNI tersebut telah melakukan pelanggaran hukum yaitu telah melakukan penganiayaan terhadap warga sipil, dimana tugas utama TNI adalah turut pula memberikan perlindungan kepada warga sipil tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini di dapati bahwasanya tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu tak satu pun dari anggota TNI dapat berlaku dan bertindak dibatas kewenangannya sebagai aparat penegak hukum, termasuk diantaranya melakukan penganiayaan terhadap warga sipil. Perbuatan oknum TNI ini tidak dapat dibenarkan oleh UU TNI yang juga berisikan kode etik terhadap perilaku dan tugas anggota TNI pada kesehariannya. Perbuatan pelanggaran hukum pastilah memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalani sesuai dengan aturan yang berlaku. 2025-07-01T00:00:00Z http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6841 Title: PENERAPAN HAK BAGI PENGGUNA NARKOBA TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI DI YAYASAN RUMAH SEHAT HARAPAN BINJAI) Authors: PULUNGAN, JIHAN ARISKA Abstract: Penerapan Hak Bagi Pengguna Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia Studi di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai Kecamatan Binjai Utara. Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Mansuia adalah hak-hak dasar yang diterima manusia sejak lahir yang diberikan oleh Tuhan YME. Aturan hukum tentang perlindungan Hak Asasi Manusia diatur dalam UUD 1945 dan juga UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta dijamin oleh negara. Pasal 28D (1) UUD 1945 menejalaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, pada praktiknya tidak berjalan sebagai manamestinya, masih saja terjadi pelanggaran hak terkait Hak Asasi Manusia, seperti pengguna narkoba yang dalam aturan hukumnya dapat direhabilitasi karena mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba tapi pada pengaplikasiannya kebanyakan pengguna narkoba dipenjara, padahal mereka memiliki hak untuk rehabilitasi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia itu sendiri. Tidak hanya terkait hak untuk direhabilitasi bahkan ketika sudah dilakukan rehabilitasi pun masih saja terjadi pelanggaran-pelanggran ham yang terjadi di panti rehabilitasi yang dilakukan kepada pengguna narkoba. Padahal sudah ada payung hukum yang jelas tentang menangani permasalahan tersebut. Rumusan masalah pada skrispsi ini yaitu, apakah hak yang didapatkan pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, apakah hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah SehatHarapan Binjai, Bagaimanakah penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait Hak Asasi Manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai? Tujuanpenelitian ini ialah untuk mengetahui hak yang didapatkan pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, serta mengetahui penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait Hak Asasi Manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa Pengguna Narkoba/ pasien mendapatkan haknya terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai hak yang didapatkan pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di yayasan tersebut ialah; hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi politik serta hak diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.Hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia ialah petugas yang kurang profesional, serta kurangnya kesadaran petugas panti rehabilitasi tentang hak asasi manusia, minimnya anggaran biaya operasional dan sarana prasarana, kurangnya kesadaran pasien untuk sembuh serta keluarga pasien yang kurang peduli. Penerapan hak bagi pengguan narkoba terkait hak asasi manusia ialah dengan pihak yayasan menerapkan hak melakukan ibadah, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menadaptkan perawatan kesehatan jasmani dan rohani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak serta hak mendapatkan kunjungan keluarga dan orang tertentu. 2023-12-01T00:00:00Z http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6840 Title: ANALISIS AKIBAT HUKUM JUAL BELI KARTU PERDANA YANG TEREGISTRASI MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN Authors: HUMAIRA, LUTFIA ADE Abstract: Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Namun mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan meliputi hak yang dijamin oleh Negara bahkan pada Deklarasi Universal HAM, namun pengaturan perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih belum jelas. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komperehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat karena adanya kekuasaan yang digunakan oleh Pemerintah mewajibkan masyarakat menyerahkan data pribadinya. Sehingga dari pemaparan diatas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan kartu SIM sudah memberikan perlindungan yang tepat. Adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah Indonesia berusaha memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subjek data pribadi, serta mencegah terjadinya kejahatan dalam pengelolaan data pribadi dengan mengatasi akar masalah kejahatan tersebut. seharusnya pemerintah lebih bisa mengawasi tentang regulasi perlindungan data pribadi ini agar tidak terjadinya penyalahgunaan data – data yang telah menyebar, dan menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut, karena perlindungan data pribadi ini sangat penting tentu harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada. 2024-12-01T00:00:00Z http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6838 Title: PENERAPAN TEKNIK SINEMATOGRAFI PADA FILM DOKUMENTER “DARI GUNUNG HINGGA GELAS” Authors: RETNO, FEBRY AYU Abstract: Penciptaan karya film dokumenter "Dari Gunung Hingga Gelas" terkait dengan sinematografi bertujuan untuk mengetahui konsep dan teknik sinematografi dalam menvisualkan cerita kedalam film dokumenter "Dari Gunung Hingga Gelas”. Film dokumenter "Dari Gunung Hingga Gelas” diangkat berdasarkan sebuah kisah cerita mengenai perjalanan Inspiratif Hadi Saputra Lingga, seorang petani kopi dengan semangat dan dedikasi yang luar biasa. Tujuan dibuatnya film dokumenter “Dari Gunung Hingga Gelas” adalah untuk memberikan informasi tentang keunikan dan Sejarah kopi Sibuaten, serta untuk memperkenalkan kembali kepada Masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori dari Joseph V. Mascelli A.s.c. Ada beberapa prinsip penting dasar dari sinematografi diantaranya angle kamera, Type Shot, dan komposisi, agar pengambilan gambar yang dilakukan mempunyai nuansa sinematik. Konsep dan teknik sinematografi yang digunakan adalah konsep sinematografi landscape, sehingga penonton dapat dengan mudah memahami dan menikmati jalan cerita pada film. Medium shot dan close up digunakan untuk pengambilan saat wawancara. Komposisi dinamis dan simetris yang memanfaatkan elemen garis agar pandangan mata penonton langsung pada objek. 2024-12-01T00:00:00Z