Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6436| Title: | PENERAPAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN ONLINE PERSFEKTIF UU NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK |
| Authors: | FAUZI, MUHAMMAD |
| Keywords: | Perjudian online, Cyber Crime, Transaksi Elektronik |
| Issue Date: | Dec-2022 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orangdi dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan media utama yang dapatdigunakan, karena melalui media internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain. Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, termasuk kemampuan dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus operandinya. Perkembangan teknologi informasi berdampak pada revolusi bentuk kejahatan yang konvensional menjadi lebih modern. Jenis kegiatannya mungkin sama, namun dengan media yang berbeda yaitu dalam hal ini internet, suatu kejahatan akan lebih sulit diusut, diproses, dan diadili. Kejahatan yang seringkali berhubungan dengan internetantara lain perjudian yang dilakukan melalui internet (internet gambling), yang tidak lagi menjadi kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini melalui penyalahgunaan media internet. Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat seiring berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang central dalam masyarakat salah satunya perjudian online, Sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan perjudian online baik melalui internet, atau kejahatan yang terjadi didunia maya (Cyber Crime). Proposal ini berjudul PENERAPAN HUKUM PIDANA PERJUDIAN ONLINE PERSFEKTIF UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama bagaimana konsepsi perjudian online di Indonesia, dan yang ke dua bagaimana penerapan hukum tindak pidana perjudian online ( internet gambling ) menurut uu ite no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Rumusan masalah tersebut dikaji dengan menggunakan data- data kepustakaan atau sekunder atau dengan metode penelitian normatif yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan dan peraturan perundang- undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penegakan hukum judi online masih menggunakan instrumen pasal 303 KUHP dari pada pasal 27 ayat 2 jo pasal 25 uu ite, kendala penegakan hukum judi Online yang dilakukan yaitu sanksi pidana dalam uu ite lebih rendah dari pada kuhp, kurangnya pemahaman penyidik mengenai perkembangan teknologi, penggunaan alat bukti elektronik membutuhkan keterangan ahli, solusinya adalah menerapkan asas lex spesialis derogat legi generalis, mengajukan permohonan penambahan anggaran dan sarana prasarana. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6436 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5. ABSTRAK INDONESIA.pdf | 15.35 kB | Unknown | View/Open | |
| 11. BAB I PENDAHULUAN.pdf | 257.63 kB | Unknown | View/Open | |
| 12. BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf | 128.74 kB | Unknown | View/Open | |
| 13. BAB III METODE PENELITIAN.pdf | 32.46 kB | Unknown | View/Open | |
| 14. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf | 111.28 kB | Unknown | View/Open | |
| 15. BAB V PENUTUP.pdf | 64.73 kB | Unknown | View/Open | |
| 16. DAFTAR PUSTAKA.pdf | 92.22 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.