ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1752/Pid.Sus/2021/PN MDN)

Abstract

Anak merupakan karunia yang Allah berikan kepada manusia. Ia merupakan amanat dari Allah serta ladang pahala bagi orang tuanya. Anak juga menjadi sumber kebahagian dan batu ujian keimanan bagi orang tua. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan cara melakukan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangn-undangan yang berhubungan tentang perlindungan anak, kejahatan persetubuhan terhadap anak. Di dalam penelitian penulisan skripsi ini diambil materi dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Anak adalah bagian dari penerus yang merupakan potensi dan kemajuan cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting yang memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pelindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental,dan sosial secara utuh, serasi,selaras, dan seimbang. Kejahatan seiringan berjalannya waktu semakin meningkat terkhususnya seperti kejahatan tindak pidana persetubuhan yang di alami oleh anak dikarenakan anak tidak dapat memberikan perlindungan yang kompeten kemampuan anak untuk melindungi diri sehingga menyebabkan anak menjadi korban kejahatan seksual. Maka untuk itulah pemerintah membuat dan mengeluarkan pengaturan khusus tentang perlindungan anak yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak baik yang menjadi korban atau pun belum menjadi korban. Dalam hal kenyataannya penerapan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan persetubuhan terhadap anak masih terdapat kekurangan dan tidak kompeten dalam penerapan penjatuhan hukumnya untuk mencapai kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak korban yg mengalami kejahatan persetubuhan. Maka dalam penulisan skripsi ini yang menjadi tujuannya ialah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa pengaturan hukum dalam keputusan majelis hakim masih kurang meluas untuk mencapai tujuan perlindungan anak korban kejahatan persetubuhan. Dan disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai kejahatan persetubuhan terhadap anak telah diatur secara lengkap di dalam Pengaturan hukum tentang kejahatan persetubuhan dan diatur di dalam KUHP maupun diluar KUHP.