PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Abstract

Anak merupakan titipan Tuhan yang Maha Kuasa yang kehadirannya sangat dinanti-nantikan oleh pasangan yang telah menikah, sebagai hikmah dari pernikahannya. Namun ada kalanya Tuhan tidak kunjung memberikan keturunan kepada beberapa pasangan yang telah mampu untuk membesarkan seorang anak. Di sisi lain, banyak pula pasangan yang tidak mampu merawat dan membesarkan ananknya karena banyak faktornya, sehingga terjadilah pengangkatan anak. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat tentang pengangkatan anak adalah mengangkat anak tidak di hadapan pengadilan sehingga ketika orang tua angkat meninggal di kemudian hari menimbulkan sengketa waris antara keluarga kandung dengan anak angkat pewaris. Penilitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme hukum yang sesuai dengan hukum positif Indonesia mengenai pengangkatan anak dan mengetahui perbandingan kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dengab Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Sosial sebagai sumber hukum utama dalam penelitian ini. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 Pasal 17 sampai 52, dijelaskan bagaimana pengangkatan anak angkat melalui berbagai cara. Hak waris untuk anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga berbeda. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, anak angkat tidak berhak atas hak waris, namun dapat menerima wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata Pasal 832, yang berhak menerima hak waris hanyalah keluarga sedarah, anak angkat tidak disebutkan dimanapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, melalui dokumen hukum yang sah seperti akta kelahiran, dengan penetapan pengadilan negeri, anak yang telah diangkat dianggap lahir kembali di keluarga angkatnya sehingga anak angkat mendapat bagian yang sama dengan keluarga kandung.