KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Dengan Register Perkara Nomor 1996/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Abstract

Tindakan prostitusi online melalui internet secara khusus telah diatur dalam UU ITE. Pembrlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menjadi payung hukum dari penanggulangan prostitusi online. Artinya aparat kepolisian dapat semakin leluasa dalam menjaring praktik prostitusi yang dilakukan melalui internet. Menurut Undang- Undang ITE bahwa secara tegas ketentuan mengenai prostitusi online tidak ada. UU ITE Tidak menyebutkan kata “prostitusi” namun mengenai hal itu, untuk mencari serta menemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran keasusilaan maka aparat penegak hukum mengkaitkannya dengan menyangktut hal kepornoan serta menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya konten berbau porno yang pelanggarannya diatur pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut. Salah satu contoh kasus prostitusi online terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 1996/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, dengan nama terdakwa Hamdani Daeng Alias Kak Dani Alias Dani ;telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang – undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Menjamurnya Prostitusi Online Melalui Media Sosial Di Indonesia adalah Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan yang Rendah, Faktor Lingkungan Pergaulan Bebas, Faktor Keimanan, Faktor Yuridis dan Faktor Kemajuan Teknologi Yang Disalahgunakan. Putusan Hakim dianggap belum menerapkan keadilan korektif yang seutuhnya .