ANALISIS AKIBAT HUKUM JUAL BELI KARTU PERDANA YANG TEREGISTRASI MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN

Abstract

Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Namun mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan meliputi hak yang dijamin oleh Negara bahkan pada Deklarasi Universal HAM, namun pengaturan perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih belum jelas. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komperehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat karena adanya kekuasaan yang digunakan oleh Pemerintah mewajibkan masyarakat menyerahkan data pribadinya. Sehingga dari pemaparan diatas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan kartu SIM sudah memberikan perlindungan yang tepat. Adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah Indonesia berusaha memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subjek data pribadi, serta mencegah terjadinya kejahatan dalam pengelolaan data pribadi dengan mengatasi akar masalah kejahatan tersebut. seharusnya pemerintah lebih bisa mengawasi tentang regulasi perlindungan data pribadi ini agar tidak terjadinya penyalahgunaan data – data yang telah menyebar, dan menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut, karena perlindungan data pribadi ini sangat penting tentu harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada.