Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6842
Title: | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP WARGA SIPIL (Studi Kasus Lantamal I Belawan) |
Authors: | PUTRA, ANDRIAN DWI |
Keywords: | Pertanggungjawaban Hukum, Penganiayaan, Oknum Anggota TNI |
Issue Date: | Jul-2025 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI. Anggota TNI walaupun bersikap keras dan tegas dalam menjalankan tugas yang diembannya namun harus pula mentaati kode etik TNI sebagai tentara yang promoter dan professional. Seorang anggota TNI yang terlibat dalam kasus dan/atau pelangggaran hukum terhadap penganiayaan pada warga sipil, pastilah akan di proses menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku kepadanya, dengan terlebih dahulu melewati sidang etik di mahkamah kemiliteran atas pelanggaran kode etik dimana oknum anggota TNI tersebut telah melakukan pelanggaran hukum yaitu telah melakukan penganiayaan terhadap warga sipil, dimana tugas utama TNI adalah turut pula memberikan perlindungan kepada warga sipil tersebut. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini di dapati bahwasanya tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oleh sebab itu tak satu pun dari anggota TNI dapat berlaku dan bertindak dibatas kewenangannya sebagai aparat penegak hukum, termasuk diantaranya melakukan penganiayaan terhadap warga sipil. Perbuatan oknum TNI ini tidak dapat dibenarkan oleh UU TNI yang juga berisikan kode etik terhadap perilaku dan tugas anggota TNI pada kesehariannya. Perbuatan pelanggaran hukum pastilah memiliki konsekuensi hukum yang harus dijalani sesuai dengan aturan yang berlaku. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6842 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak_Indonesia_2061000003_Adrian Dwi Putra - Adrian dwi putra.pdf | 87.42 kB | Unknown | View/Open | |
BAB_I_2061000003_Adrian Dwi Putra - Adrian dwi putra.pdf | 296.16 kB | Unknown | View/Open | |
Daftar Pustaka_2061000003_Adrian Dwi Putra - Adrian dwi putra.pdf | 177.3 kB | Unknown | View/Open | |
BAB_III_2061000003_Adrian Dwi Putra - Adrian dwi putra.pdf | 98.55 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.