Sistem Informasi Akuntansi Penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada PT PLN (Persero) JMK UMK IV Medan

Abstract

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Pajak ini dipungut melalui Faktur Pajak. Selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran merupakan pajak pertambahan nilai yang terutang dan harus disetor ke kas negara. Perhitungan pajak yang terutang yang harus dibayar oleh perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menghitung Pajak Masukan untuk mengetahui jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar atau lebih bayar serta bagaimana untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pajak Masukan yang dapat dikreditkan maupun yang tidak dapat dikreditkan, khususnya dalam usaha barang/jasa. Penelitian ini dilakukan pada PT PLN (Persero) JMK UMK IV Medan yang beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso KM. 8.5 Tanjung Mulia-Medan. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari bagian perpajakan dan keuangan serta dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa PT PLN (Persero) JMK UMK IV telah melaksanakan kewajibannya dalam hal perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Kesalahan yang terjadi pada tagihan yang dibuat PT PLN (Persero) JMK UMK IV, di mana Perusahaan kurang mengerti tagihan apa saja yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Seharusnya setiap biaya yang dikeluarkan di dalam melakukan penyerahan jasa harus ditagih Pajak Pertambahan Nilainya kecuali tagihan tersebut berasal dari pihak ketiga yang langsung atas nama pelanggan maka jumlah tersebut bukan merupakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain hal tersebut, keterlambatan perincian biaya yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dari operasional menyebabkan Pajak Masukan tidak dikreditkan pada masa pajak yang bersangkutan. PT PLN (Persero) JMK UMK IV juga tidak melaporkan Pajak Masukan yang dipungut dengan Faktur Pajak Sederhana