PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI BINOMO DI INDONESIA

Abstract

Dengan kemajuan dunia digital saat ini, membuat cara berinvestasi juga ikut berubah. Investasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan perangkat-perangkat elektronik, seperti handphone atau laptop. Berubahnya cara berinvestasi tersebut, dimanfaatkan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan membuat perusahaan investasi ilegal dengan sistem digital yang canggih. Sehingga, banyak masyarakat menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari kehadiran perusahaan investasi ilegal tersebut. Di Indonesia sendiri, peraturan-peraturan yang mendukung untuk melindungi kepentingan para investor sudah banyak. Lembaga yang berperan mengawasi dan menjadi tugas utama dalam menjaga agar investasi ilegal di Indonesia tidak menyebar juga sudah dibentuk. Namun, aturan dan peran lembaga yang sudah ada belum mampu untuk menyesuaikan dengan cepatnya perkembangan teknologi di dunia investasi tersebut. Dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan investasi ilegal di Indonesia dan bertambahnya masyarakat yang menjadi korban dari Platform investasi ilegal seperti binomo.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Binomo Di Indonesia dan Bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam menangani investasi binomo. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi korban investasi binomo dan untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya pemerintah dalam menangani investasi binomo.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukannya melalui sumber data sekunder. Dari data yang diperoleh, selanjutnya penulis menghubungkan dan menganalisa antara data yang lain dengan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum bagi investor sudah diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Untuk menanggulangi adanya kegiatan investasi ilegal binomo, sangat diperlukan peran dari OJK dan BAPPEBTI.